Aceh Selatan – Polemik terkait belum dibayarkannya insentif tenaga medis di Rumah Sakit Pratama yang terletak di Kecamatan Klut Selatan, Kabupaten Aceh Selatan kian memanas. Situasi ini semakin menjadi sorotan publik setelah muncul keterangan bahwa Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kesehatan Aceh Selatan Yuhelmi. SH, diduga menyuruh sejumlah tenaga medis untuk mengundurkan diri menyusul aksi mogok kerja yang mereka lakukan.
Aksi mogok kerja tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan tenaga kesehatan terhadap keterlambatan pembayaran insentif yang dinilai sudah berlangsung cukup lama. Para tenaga medis yang terdiri dari perawat, bidan, hingga tenaga kesehatan lainnya menyampaikan bahwa insentif tersebut merupakan hak mereka yang seharusnya dibayarkan tepat waktu, mengingat beban kerja yang tinggi serta peran vital mereka dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
Namun, alih-alih mendapatkan solusi, para tenaga medis justru mengaku menerima pernyataan yang mengejutkan. Plt. Kadis Kesehatan Yuhelmi, disebut-sebut meminta mereka untuk mundur jika tidak sanggup bekerja dalam kondisi saat ini.
Pernyataan tersebut sontak memicu reaksi keras dan menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan tenaga kesehatan.
Salah seorang tenaga medis yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa sikap tersebut terkesan tidak mencerminkan kepemimpinan yang bijak. “Kami hanya menuntut hak kami. Tapi malah disuruh mundur. Ini sangat mengecewakan,” ujarnya.
Lebih lanjut, kondisi ini dinilai berpotensi memperkeruh suasana dan memancing opini publik. Sejumlah pihak menilai bahwa pernyataan tersebut justru seolah-olah menggiring situasi agar pemerintah daerah menjadi pihak yang disalahkan atas persoalan yang terjadi.
Pengamat kebijakan publik dari Kluet Raya, Syahrial kepada media barsela 24News.com Kamis 26/03/2026 mengatakan dia menilai bahwa komunikasi yang tidak tepat dari pihak Plt.Kepala Dinas Kesehatan Yuhelmi, jelas semakin memicu kemarahan dari pihak Nakes,dan bisa memperbesar konflik.
“Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan adalah dialog dan solusi, bukan pernyataan yang dapat memperkeruh keadaan. Jika tidak dikelola dengan baik, ini bisa berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah,” katanya dengan tegas.
Lanjut Syahrial kalau Yuhelmi tidak mampu menjalankan Tugas sebagai Plt, kepala Dinas Kesehatan " Lebih baik mundur " daripada karena kebodohan nya justru pemerintah daerah yang di sorot habis habisan oleh publik. Ujarnya.
Dengan tegas Syahrial berharap kepada Bupati Aceh Selatan H. Mirwan. agar bisa mengambil sikap tegas terhadap pejabat seperti Plt. Kadis Kesehatan ini, bukan malah membantu tugas Bupati malahan memperkeruh suasana, apa hak dia menyuruh Nakes untuk mundur, seharusnya solusi terbaik yang harus dia berikan sebagai pembantu Bupati. Tutup nya
Sementara itu, pelayanan kesehatan di Rumah sakit Pratama dilaporkan sempat terganggu akibat aksi mogok kerja tersebut. Masyarakat berharap persoalan ini segera diselesaikan agar pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan, dapat kembali berjalan normal.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi yang komprehensif dari pihak Dinas Kesehatan Aceh Selatan terkait kejelasan pembayaran insentif maupun klarifikasi atas dugaan pernyataan Plt. Kadis tersebut.
Masyarakat dan berbagai elemen berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk menyelesaikan polemik ini secara bijak dan transparan, demi menjaga stabilitas pelayanan kesehatan serta kesejahteraan tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat.
Laporan : Hartini
