Barsela24news.com | Mataram, 30 Juli 2026 - Pernyataan Ketua Umum KONI NTB, Mori Hanafi, yang menyebut kritik terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB 2026 sebagai bagian dari manuver politik dinilai tidak menjawab substansi persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Pengurus Eksekutif Wilayah Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EW-LMND) Nusa Tenggara Barat menegaskan bahwa kritik yang muncul merupakan bentuk kontrol publik terhadap penyelenggaraan olahraga, bukan agenda politik untuk menggoyang jabatan siapa pun.
Agitasi Propaganda EW-LMND NTB, Mujihat Nuryakin, mengatakan bahwa dalam negara demokrasi, kritik merupakan hak konstitusional warga negara sekaligus instrumen untuk mendorong lahirnya tata kelola yang lebih baik. Oleh karena itu, setiap kritik seharusnya disikapi dengan keterbukaan dan evaluasi yang objektif, bukan dibalas dengan tudingan adanya kepentingan politik.
"Ketika publik menyampaikan kritik terhadap pelaksanaan Porprov, yang mereka tuntut adalah perbaikan tata kelola. Sangat disayangkan apabila kritik tersebut kemudian diarahkan menjadi seolah-olah merupakan gerakan politik untuk menggoyang kepemimpinan KONI NTB. Cara berpikir seperti itu justru mengaburkan substansi persoalan yang sesungguhnya," tegas Mujihat.
Menurutnya, berbagai dinamika yang terjadi selama Porprov XII NTB, mulai dari kericuhan di sejumlah cabang olahraga, polemik hasil pertandingan, keluhan atlet dan ofisial, hingga sorotan terhadap kesiapan fasilitas dan pelayanan, merupakan fakta yang tidak dapat diabaikan. Persoalan tersebut harus dijadikan bahan evaluasi bersama agar penyelenggaraan olahraga di NTB semakin profesional.
EW-LMND NTB menilai keberhasilan sebuah ajang olahraga tidak dapat diukur semata-mata dari banyaknya pertandingan yang berhasil diselesaikan ataupun jumlah medali yang diperebutkan. Keberhasilan juga ditentukan oleh kualitas penyelenggaraan, integritas kompetisi, profesionalisme panitia, kesiapan sarana dan prasarana, pelayanan kepada atlet, serta kepercayaan masyarakat terhadap hasil pertandingan.
"Kalau memang terdapat ribuan pertandingan yang berjalan lancar, tentu itu patut diapresiasi. Namun, keberadaan sejumlah persoalan yang menjadi sorotan publik juga tidak boleh dianggap sebagai hal yang sepele. Satu persoalan yang menyangkut integritas pertandingan maupun pelayanan kepada atlet tetap harus menjadi perhatian serius. Evaluasi tidak bertujuan mencari kambing hitam, tetapi memastikan kesalahan yang sama tidak kembali terulang," ujarnya.
Mujihat juga menyoroti pernyataan mengenai syarat memiliki dana pribadi miliaran rupiah untuk memimpin KONI NTB. Menurutnya, pernyataan tersebut berpotensi membangun persepsi bahwa kepemimpinan organisasi olahraga ditentukan oleh kemampuan finansial, bukan kapasitas dan integritas.
"KONI merupakan organisasi pembinaan olahraga, bukan organisasi yang mengukur kepemimpinan berdasarkan besarnya kekayaan pribadi. Kepemimpinan seharusnya dibangun atas dasar integritas, kompetensi, kemampuan manajerial, serta komitmen memajukan olahraga daerah," katanya.
EW-LMND NTB menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kepentingan terhadap suksesi kepemimpinan KONI NTB. Kritik yang disampaikan murni bertujuan mendorong pembenahan tata kelola olahraga di Nusa Tenggara Barat, terutama menjelang berbagai agenda olahraga yang lebih besar di masa mendatang.
"Kami tidak sedang berbicara tentang siapa yang layak atau tidak layak menjadi Ketua KONI NTB. Kami sedang berbicara tentang kepentingan atlet, kepentingan olahraga NTB, dan kepentingan rakyat. Jangan jadikan kritik sebagai tudingan politik. Kritik adalah energi perbaikan, sedangkan evaluasi adalah kewajiban organisasi yang bertanggung jawab kepada publik," tegas Mujihat.
EW-LMND NTB mendorong KONI NTB untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek penyelenggaraan Porprov XII NTB 2026, mulai dari tata kelola pertandingan, sistem perwasitan, mekanisme penyelesaian sengketa, pelayanan atlet, konsumsi, akomodasi, fasilitas olahraga, hingga sistem pengawasan internal. Evaluasi yang transparan dinilai menjadi langkah penting untuk memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan NTB memiliki fondasi yang lebih baik dalam menghadapi penyelenggaraan event olahraga berskala nasional di masa mendatang.
"Olahraga membutuhkan prestasi, tetapi prestasi hanya dapat lahir dari tata kelola yang baik. Karena itu, kritik tidak boleh dipandang sebagai ancaman. Kritik harus diterima sebagai bagian dari proses memperbaiki organisasi demi kemajuan olahraga NTB," tutup Mujihat. (BR)
